6 Percobaan Pembunuhan Yang Hampir Mengubah Dunia

The Kaplan Incident
Target: Vladimir Lenin
Jika Sukses: NAZI bisa memenangkan Perang Dunia ke-II.
Cerita:
Fanny Kaplan (gambar di bawah) adalah seorang politisi revolusioner sewaktu Revolusi Bolshevik. Sayangnya, dia bukanlah seorang Bolshevik, tapi seorang Sosialis Revolusioner dan partainya ditutup Lenin beberapa lama kemudian. Akhirnya, Kaplan memutuskan untuk mencoba membunuh Lenin pada 30 Agustus 1918.

Lenin jelas terselamatkan dari aksi ini, dan Kaplan dipenjarakan beberapa waktu kemudian.

Jika sukses, Revolusi Bolshevik mungkin takkan pernah terjadi, dan para kaum White Russians akan mengambil tampuk pemerintahan secara demokratis. NAZI mungkin bisa saja melanjutkan kekuasaannya ke Timur, mengambil alih seluruh Russia

Giuseppe Zangara
Target: Franklin Delano Roosevelt
Jika Sukses: Sebuah planet fasis
Cerita:
Pada Februari 1933, F.D. Roosevelt sedang mengadakan sebuah pidatonya karena ia terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat yang akan di-inaugurasi sebulan kemudian. Namun, seorang pembunuh bayaran yang pendek bernama Giuseppe Zangara tiba-tiba mencoba menembakkan pelurunya ke arah FDR.

Sayangnya, Zangara terlalu pendek untuk bisa melewati crowd di depannya, sehingga ia harus menggunakan sebuah kursi lipat untuk bisa melihat Roosevelt. Menembak dari atas sebuah kursi lipat bukanlah sebuah hal yang mudah, dan dia tidak berhasil. Crowd di sekelilingnya langsung menahannya dan pidato berakhir seketika.

Jika berhasil, sebuah efek domino yang dimulai atas diangkatnya Wakil Presiden Garner akan bermain, dan Amerika akan bermain isolasi. Sekutu akan kalah tanpa bantuannya, dan akhirnya, kekuatan lawan akan menjajah Amerika pada 1948.

Akhirnya, Hitler yang masih hidup dan tidak bunuh diri akan segera menguasai dunia dengan rezimnya

Kyujo Incident
Target: Kaisar Jepang Hirohito
Jika Sukses: Jepang menjadi sebuah daratan limbah nuklir (dan Indonesia akan mundur tanggal kemerdekaannya)
Cerita:
Pertengahan Agustus 1945. Perang Dunia II hampir berakhir, Jepang telah keluar dari Manchuria, dan Hiroshima dan Nagasaki baru saja dibom, dan Kaisar Hirohito sedang memikirkan surat pernyataan menyerahnya kepada Amerika.

Tapi tidak semuanya menginginkan damai. Sebuah organisasi yang terdiri atas Menteri Perang dan Imperial Guard Jepang tidak menginginkan damai. Mereka berencana untuk menghentikan pernyataan Hirohito tentang menyerah, dan mem-broadcast sebuah pernyataan baru bahwa Jepang akan terus berperang, dan rencana ini juga berisi tentang pembunuhan Hirohito.

Untungnya, beberapa petinggi Jepang mengetahui tentang rencana ini dan menyetopnya sebelum terlaksana.

Jika terjadi, Jepang akan jatuh di bawah Operation Downfall milik Amerika, yang isinya menjatuhkan tujuh bom nuklir di Jepang pada 1 November 1945

Pembunuhan Ratu Elizabeth I
Target: Ratu Elizabeth I
Jika Sukses: Amerika tidak akan pernah ada
Cerita:
Pada 1588, Inggris sama sekali tidak berdaya. Yang menguasai tampuk Eropa adalah Spanyol. Tapi Raja Philip dari Spanyol menginginkan lebih, yaitu anaknya menjadi Raja Inggris dan Katolik disebar di pulau itu. Yang berarti dia harus membunuh Ratu Elizabeth I.

Jadi, Spanyol mengirimkan armadanya ke Inggris untuk membunuh sang Ratu dan mengambil kerajaannya. Sayangnya, perencanaan yang kurang baik dan cuaca yang buruk menghabiskan armadanya di tengah laut, sebelum berhasil menyentuh daratan Inggris.

Jika mereka sukses, tidak akan ada Kristen Protestan, karena selama itu Inggris-lah pusatnya. Pembiayaan untuk negara koloni Dunia Baru akan terhenti, tidak akan ada UK, dan, tanpa UK, tidak akan ada Revolusi Amerika

The Gunpowder Plot
Target: Raja James I dan Parlemen Inggris
Jika Sukses: Amerika tidak akan pernah ada
Cerita:
Pada 5 November 1605 beberapa anggota Parlemen Inggris mencoba mengangkat toleransi beragama dengan membunuh Raja James I dan mengobrak-abrik Parlemen. Rencananya amat simpel: bawa beberapa drum mesiu ke parlemen, nyalakan, dan lari.

Jika ini berhasil, sebuah clash agama justru akan terjadi di Inggris. Para teroris itu, mereka Katolik, dan anak Raja James I, Pangeran Charles, adalah seorang yang toleran terhadap Katolik dan banyak membantu mereka. Bayangkan apa yang akan terjadi apabila para Katolik itu membunuh ayahnya sendiri.

Raja Charles akan kemudian menjadikan Inggris negara absolut monarki beragama Protestan, dan tidak akan ada operasi Mayflower yang menyebabkan terjadinya Mayflower Compact, akar dari koloni Inggris di Amerika

The Tory Conspiracy
Target: George Washington
Jika Sukses: Amerika tidak akan pernah ada
Cerita:
Pada 21 Juni 1776, beberapa warga Amerika yang pro-Inggris, atau Tories, berencana membunuh G. Washington dan membangun sebuah tentara Inggris untuk mengambil Amerika. Di dalam konspirasi itu termasuk para bodyguard Washington dan mantan gubernur NYC.

Sayangnya, konspirasi ini gagal karena seorang bernama Thomas Hickey ditemukan melawan negara.

Akhirnya, Hickey digantung dan perang Revolusi dimenangkan Amerika pada Desember 1776. Karisma Washington meneruskan pemerintahan. Tanpa Washington yang berhasil menemukan pengkhianatan ini dan Monsieur Louis dari Perancis, Inggris tentu saja akan mengambil alih Amerika

sumber: kaskus.us

Schapelle Corby Ratu Ganja, Dapat Grasi Dari SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya menandatangani pemberian grasi kepada terpidana ratu mariyuana asal Australia, Schapelle Corby. Tidak tanggung-tanggung, Corby mendapat pengurangan hukuman lima tahun penjara dari 20 tahun menjadi 15 tahun penjara. (photo : ilustrasi Syaifud Adidharta)

Schapelle Corby Ratu Ganja, Dapat Grasi Dari SBY-Segala tindakan kejahatan dalam bentuk apapun memang seharusnya mendapatkan tempat hukum yang setimpal-timpalnya. Maka di dalam pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan apapun juga seharusnya diberlakukan dengan keadilan hukum, bukan karena keadilan  siapa yang kuat dan siapa yang banyak uang. Ini sangatlah berbahaya bagi perlakuan hukum yang ada di negeri tercinta ini. Terutama bagi masyarakat kecil yang memilkik kasus hukum. Sudah tentu mereka akan langsung dijebloskan didalam hukum yang tidak berpihak akan keadilannya hukum.

Namun kenyataannya demikian yang terjadi di negeri tercinta ini, Indonesia. Hukum adil untuk yang kuat, yang berkuasa dan yang banyak memiliki harta berlimpah serta pengaruh-pengaruh lainnya. Inilah bingkai hukum di Indonesia yang sesungguhnya, buktinya seperti peristiwa yang sedang bomingnya saat ini.

Entah ada apa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dia adalah presiden Republik Indonesia saat ini yang sedang berkuasa. SBY tanpa mau mempertimbangkan matang-matang atas segala tindakannya yang diberikan kepada Ratu Mariyuana, Schapelle Corby, asal negeri kangguru Autralia. Ada apakah semua ini ?.

Schapelle Corby si ratu Mariyuana mendapat pengurangan hukuman lima tahun setelah Presiden SBY menandatangani pemberian grasi. Corby mendapat pengurangan hukuman lima tahun penjara dari 20 tahun menjadi 15 tahun penjara. Pemberian grasi itu diharapkan tidak memberi kesan Indonesia lemah terhadap Australia. Benarkah demikian ?.

Schapelle Corby sejak mendapatkan grasi dari SBY yaitu  pengurangan hukuman lima tahun penjara dari 20 tahun menjadi 15 tahun penjara atas kasusnya soal Narkoba,Schapelle Corby begitu gembiranya, apalagi setelah mendapatkan salinan keputusan grasi Presiden Yudhoyono pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2012 di LP Kerobokan, Badung-Bali.

Padahal hampir seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa Schapelle Corby, si ratu Mariyuana itu ditangkap aparat Bea dan Cukai di Bandara Ngurah Rai, Bali pada 8 Oktober 2004 lalu. Dan kasusnyapun dilimpahkan kepada PN (Pengadilan Negara) Denpasar Bali. Dalam persidangannya jelas bahwa kasus Schapelle Corby ini sangat berat, justru seharusnya dia mendapatkan hukuman mati, akan tetapi PN Denpasar menjatuhkan hukuman kepada dirinya selama 20 tahun didalam tahanan (penjara).

Sejatinya jelas Schapelle Corby dihukum pidana 20 tahun penjara oleh majelis hakim di PN Denpasar pada 27 Mei 2005 karena kasus penyelundupan narkoba jenis Mariyuana itu. Atas putusan ini Schapelle Corby mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar pada 12 Oktober 2005 dan kemudian divonis 15 tahun kurungan penjara.

Tetapi pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) 12 Januari 2006, Schapelle Corby kembali divonis 20 tahun penjara. Menyikapi hal ini, Corby melalui pengacaranya mengajukan grasi kepada Presiden SBY. Upaya Schapelle Corby akhirnya tidak sia-sia, diapun memperoleh pemotongan hukuman lima tahun penjara dari Presiden SBY beberapa hari lalu. Sejak awal perkara Schapelle Corby tersebut pada akhirnya saat ini banyak mendapat perhatian serius dari pemerintah Australia. Pemerintah Autralia pun mengacungkan jempol kepada keberania SBY yang telah berani dan tegas mengeluarkan keputusan atas pemberian grasi untuk si ratu Mariyuana tersebut, Schapelle Corby. Dan tidak tanggung-tanggung kepala negara Autralia langsung saya memberi like online ke jejaring sosial milik SBY, baik di halaman SBY di facebook maupun di twitter.

Memang benar presiden di negara manapun memiliki hak prerogatif tentang grasi untuk para tahanan, baik tahanan politik maupun tahanan tindakan kriminalitas apapun. Begitu pula di Indoneia, hak prerogatif presiden di Indonesia memang sudah diatur dan disahkan oleh Undang-undang negara tentang perundangan,  peraturan serta ketentuan pemberlakuan hukum kepada pelaku tindakan pelanggaran hukum.

Schapelle Leigh Corby, saat menerima remisi Natal tahun 2008. (photo : Muhammad Hasanudin - Kompas.com)

Sementara itu menurut Ketua MPR, Taufiq Kiemas, pemberian grasi terhadap Schapelle Corby oleh Presiden SBY dilihat sebagai keberhasilan diplomasi pemerintah Australia untuk membebaskan warganya, dan sah-sah saja jika pemerintah melakukan langkah diplomatik tersebut.

“Memang banyak kalangan tidak setuju. Kalau saya sih, pemerintah Australia berusaha membebaskan orang dia. Saya rasa kalau orang Australia berusaha begitu ya tidak salah juga,” ujar Taufiq usai Seminar Nasional Memperingati Hari Kebangkitan Nasional bertajuk ‘Merindukan Negarawan’ di Hotel Gran Melia, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, pada hari Kamis  24  Mei 2012.

Akan tetapi Taufiq Kiemas menegaskan, bahwa upaya diplomasi yang ditempuh pemerintah Australia bukan lah bentuk intervensi negara Kangguru tersebut terhadap kedaulatan hukum di Indonesia. Pemberian grasi tersebut, menurut suami dari Megawati Soekarnoputri ini, lebih sebagai hak prerogatif presiden SBY yang harus dihargai, dan juga sebagai upaya penghargaan negara atas HAM itu sendiri.

Di lain tempat, Kemenkum HAM sebelumnya mengusulkan agar napi wanita tersebut diberi grasi dengan pengurangan hukuman 5 tahun penjara. Usulan ini diajukan karena pemerintah berharap ada perlakuan serupa terhadap tahanan Indonesia di Australia. Alasannya pemerintah adalah, adanya grasi selama lima tahun terhadap Schapelle Corby tentu berdasarkan alasan. Pemerintah memiliki sejumlah pertimbangan. Apa saja?

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menjelaskan, pertimbangan pertama, grasi itu merupakan sistem hukum yang sah di Indonesia. Selain itu, Sudi meminta saran dari Mahkamah Agung (MA) dan menteri yang terkait usulan ini.

“Tentu pertimbangan itu mengarah pada untuk dipenuhinya grasi,” ujar Sudi.

Menurut dia, pemberian grasi bukan berarti memberikan toleransi kepada kasus narkoba di Indonesia. Sebab, sistem grasi ini sudah berlaku sejak lama dan berhak dikeluarkan oleh presiden. “Tidak, tidak (menoleransi kasus narkoba),” kata Sudi.

Selain beberapa pertimbangan faktor utama yang menjadi penyebab pengurangan hukuman Schapelle Corby, adalah jenis narkoba yang dibawanya ke Indonesia. Sudi menilaiSchapelle  Corby membawa ganja, bukan jenis narkoba lain seperti heroin dan ekstasi.

“Schapelle Corby ini bukan berkaitan dengan heroin atau yang lainnya yang memang berat tetapi dia betul ganja. Ganja pun tidak sampai pada puluhan kilo atau ratusan kilo seperti yang biasa ditangkap polisi jumlahnya ton-tonan. Jadi beberapa kilo ganja diganjar puluhan tahun, sementara di negara tertentu tidak terjadi kriminalisasi terhadap ganja,” terangnya.

Inilah kilasan-kilasan yang terjadi soal perlakuan hukum terhadap Schapelle Corby di ratu Mariyuana yang mendapatkan grasi istimewa 5 tahun (pengurangan hukuman) dari presiden SBY. Dari kilasan-kilasan diatas tersebut tentunya berbeda pendapat yang dimiliki banyak orang yang pernah mengalami ketidak adilan dalam hukum yang didapatinya.

Dengan demikian maka tidaklah salah bila ada sebagian banyak orang beranggapan bahwa Schapelle Corby mendapatkan perlakuan istimewah dari presiden SBY atas pengurangan hukumannya adalah tidak lepas adanya peran para pelaku Mafia Hukum dibelakang layar, dan tidak serta-merta atas keberhasilan diplomasi pemerintah Autralia itu sendiri.

Pasalnya, perkembangan sosial dan budaya dalam penyelenggaraan negara dewasa ini tampak ada yang sangat memprihatinkan dalam konteks ideologi pada hukum. Betapa manusia-manusia yang mengklaim sebagai produk dari proses reformasi telah dengan lantang menafikan makna terdalam Pancasila.

Apa yang tidak tepat dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang siapapun secara sadar semestinya mengakui sebagai nilai-nilai keabadian. Nilai-nilai Pancasila dengan Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan adalah agung dan menakjubkan.

Sementara banyak pakar hukum dari belahan dunia Barat dan Timur telah mengkaji bahwaPancasila dengan kesimpulan yang senada betapa beruntungnya bangsa Indonesia yang telah mampu menggali dan berdiri di atas Pancasila.

Kita semua tahu bahwa berdasarkan UUD 1945 adalah bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Namun kini kita menyaksikan bahwa hukum di Republik Indonesia sedang menapaki kisahnya di era reformasi yang tidak berwibawa.

Hukum disinyalir benar-benar ada dalam titik ketidakberdayaan melawan keangkuhan sosial dan dominasi politik. Salah satu fungsi hukum adalah alat penyelesaian sengketa atau konfli k, disamping fungsi yang lain sebagai alat pengendalian sosial dan alat rekayasa sosial. Pembicaraan tentang hukum barulah dimulai jika terjadi suatu konflik antara dua pihak yang kemudian diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga. Dalam hal ini munculnya hukum berkaitan dengan suatu bentuk penyelesaian konflik yang bersifat netral dan tidak memihak.

Pelaksanaan hukum di Indonesia sering dilihat dalam kacamata yang berbeda oleh masyarakat. Hukum sebagai dewa penolong bagi mereka yang diuntungkan, dan hukum sebagai hantu bagi mereka yang dirugikan. Hukum yang seharusnya bersifat netral bagi setiap pencari keadilan atau bagi setiap pihak yang sedang mengalami konflik, seringkali bersifat diskriminatif , memihak kepada yang kuat dan berkuasa. Penegakan hukum merupakan masalah penting yang harus segera ditangani.

Masalah hukum ini paling dirasakan oleh masyarakat dan membawa dampak yang sangat buruk bagi kehidupan bermasyarakat. Persepsi masyarakat yang buruk mengenai penegakan hukum, menggiring masyarakat pada pola kehidupan sosial yang tidak mempercayai hukum sebagai sarana penyelesaian konflik, dan cenderung menyelesaikan konflik dan permasalahan mereka di luar jalur. Cara ini membawa akibat buruk bagi masyarakat itu sendiri.

Pemanfaatan penegakan hukum oleh sekelompok orang demi kepentingannya sendiri, selalu berakibat merugikan pihak yang tidak mempunyai kemampuan yang setara. Akibatnya rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan tumbuh subur di masyarakat Indonesia. penegakan hukum yang konsisten harus terus diupayakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia.

Inilah yang tidak pernah menjadi hikmah untuk banyak orang para pelaku dan penggerak keadilan pemberlakuan hukum di Indonesia. Hukum hanya komoditi ekonomi untuk perut sendiri, kekuasaan, jabatan dan tahta, dan kekuatan semena-mena terhadap si lemah. Sampai kapan Hukum di Indonesia itu benar-benar bisa adil untuk rakyat negeri ini, dan sampai kapan hukum di Indonesia bisa di beli dan di intervensi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab ?.

(regional.kompasiana.com)