Dukungan kepada dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen dinilai bermasalah dan terdapat banyak kecurangan.
Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) mengatakan proses verifikasi faktual Cagub-Cawagub DKI independen yang berakhir pada hari ini tak lepas dari campur tangan para broker Kartu Tanda Penduduk.
Menurut Direktur Eksekutif P3I Ahmad Nurhidayat, dugaan adanya praktik ini dilihat dari laporan warga, pengakuan broker, dan pantauan relawannya di lapangan.
"Broker mencari fotokopi-fotokopi KTP warga. Tapi sayangnya digunakan di dua kandidat. Sehingga mereka mendapatkan penghasilan dari dua kandidat," ujar Ahmad di Jakarta Media Center, Kebon Sirih, Senin 27 Februari 2012.
Menurut Ahmad, setiap broker mendapatkan keuntungan bersih Rp2 ribu hingga Rp4 ribu per KTP. Bahkan menurutnya, para broker itu mengaku bisa mendapatkan keuntungan rata-rata Rp11 juta sampai Rp20 juta per kelurahan.
"Setiap PPS hanya ada tiga orang petugas, dan mereka harus melakukan verifikasi faktual sebanyak minimal 407.340. Tak cukup energi mereka," katanya.
Kecurangan tersebut, kata Ahmad salah satunya terjadi di Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Di sana ditemukan 2 ribu KTP ganda yang digunakan berkali-kali pada berkas dukungan.
"Dengan data dan fakta yang ada, Kalibaru adalah representatif wilayah yang terbesar dukungannya kepada calon independen, dan paling banyak ditemukan kecurangan," tuturnya.
Hasil temuan investigasi ini akan dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu). Masyarakat yang namanya dicatut broker KTP diminta untuk melapor kepada polisi untuk dibuat berita acaranya.
"Karena bisa berakibat pidana. Jadi selanjutnya silakan petugas yang berwenang bertindak," tegasnya.
Salah seorang warga Grogol, Jakarta Barat, Irfan S, juga mengakui adanya kecurangan tersebut. Pada periode awal, dia diimingi setengah liter minyak, dan akan dibagikan hingga tiga kali.
"Tapi periode kedua sampai sekarang tidak turun-turun," ujar Irfan saat ditemui di lokasi yang sama.
Dari data P3I untuk TPS Kalibaru, calon independen Hendardji-Ahmad Riza memiliki total dukungan 13.560 orang, hanya sekitar 6 persennya saja yang datang atau 836 orang. Sedangkan total dukungan Faisal-Biem 15.503 orang, dan hanya 37 orang saja yang datang.
Untuk Kelurahan Jelambar, Petamburan, Jakarta Barat, dari 1.200 KTP pendukung Faisal-Biem, 50 persennya diketahui ganda, kadaluarsa dan pemalsuan tanda tangan. Sisanya diketahui benar mendukung.
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta membenarkan mendapati banyak kecurangan saat proses verifikasi faktual atas dukungan calon gubernur independen DKI Jakarta. Mereka menemukan puluhan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda, bahkan palsu.
Ketua Panwaslu DKI, Ramdansyah, mengatakan, selama ini pihaknya sudah bekerja sesuai aturan yang telah ditetapkan. Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang akan menindak dengan langsung mencoret pendukung tersebut dari berkas dukungan.
Menurutnya, itu sudah menjadi tugas dari KPU yang diatur sesuai Surat Keputusan KPU DKI No. 6 tahun 2011. Sementara terkait kasus jual beli dukungan atau penukaran KTP dengan sembako yang terjadi di beberapa wilayah, Ramdansyah mengatakan untuk saat ini pihaknya belum dapat melakukan apa-apa.
Panwaslu baru dapat menindak jika bakal calon gubernur yang ada sudah ditetapkan lolos verifikasi faktual dan ditetapkan sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta dalam Pemilu Gubernur 2012. (umi)
Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) mengatakan proses verifikasi faktual Cagub-Cawagub DKI independen yang berakhir pada hari ini tak lepas dari campur tangan para broker Kartu Tanda Penduduk.
Menurut Direktur Eksekutif P3I Ahmad Nurhidayat, dugaan adanya praktik ini dilihat dari laporan warga, pengakuan broker, dan pantauan relawannya di lapangan.
"Broker mencari fotokopi-fotokopi KTP warga. Tapi sayangnya digunakan di dua kandidat. Sehingga mereka mendapatkan penghasilan dari dua kandidat," ujar Ahmad di Jakarta Media Center, Kebon Sirih, Senin 27 Februari 2012.
Menurut Ahmad, setiap broker mendapatkan keuntungan bersih Rp2 ribu hingga Rp4 ribu per KTP. Bahkan menurutnya, para broker itu mengaku bisa mendapatkan keuntungan rata-rata Rp11 juta sampai Rp20 juta per kelurahan.
"Setiap PPS hanya ada tiga orang petugas, dan mereka harus melakukan verifikasi faktual sebanyak minimal 407.340. Tak cukup energi mereka," katanya.
Kecurangan tersebut, kata Ahmad salah satunya terjadi di Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Di sana ditemukan 2 ribu KTP ganda yang digunakan berkali-kali pada berkas dukungan.
"Dengan data dan fakta yang ada, Kalibaru adalah representatif wilayah yang terbesar dukungannya kepada calon independen, dan paling banyak ditemukan kecurangan," tuturnya.
Hasil temuan investigasi ini akan dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu). Masyarakat yang namanya dicatut broker KTP diminta untuk melapor kepada polisi untuk dibuat berita acaranya.
"Karena bisa berakibat pidana. Jadi selanjutnya silakan petugas yang berwenang bertindak," tegasnya.
Salah seorang warga Grogol, Jakarta Barat, Irfan S, juga mengakui adanya kecurangan tersebut. Pada periode awal, dia diimingi setengah liter minyak, dan akan dibagikan hingga tiga kali.
"Tapi periode kedua sampai sekarang tidak turun-turun," ujar Irfan saat ditemui di lokasi yang sama.
Dari data P3I untuk TPS Kalibaru, calon independen Hendardji-Ahmad Riza memiliki total dukungan 13.560 orang, hanya sekitar 6 persennya saja yang datang atau 836 orang. Sedangkan total dukungan Faisal-Biem 15.503 orang, dan hanya 37 orang saja yang datang.
Untuk Kelurahan Jelambar, Petamburan, Jakarta Barat, dari 1.200 KTP pendukung Faisal-Biem, 50 persennya diketahui ganda, kadaluarsa dan pemalsuan tanda tangan. Sisanya diketahui benar mendukung.
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta membenarkan mendapati banyak kecurangan saat proses verifikasi faktual atas dukungan calon gubernur independen DKI Jakarta. Mereka menemukan puluhan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda, bahkan palsu.
Ketua Panwaslu DKI, Ramdansyah, mengatakan, selama ini pihaknya sudah bekerja sesuai aturan yang telah ditetapkan. Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang akan menindak dengan langsung mencoret pendukung tersebut dari berkas dukungan.
Menurutnya, itu sudah menjadi tugas dari KPU yang diatur sesuai Surat Keputusan KPU DKI No. 6 tahun 2011. Sementara terkait kasus jual beli dukungan atau penukaran KTP dengan sembako yang terjadi di beberapa wilayah, Ramdansyah mengatakan untuk saat ini pihaknya belum dapat melakukan apa-apa.
Panwaslu baru dapat menindak jika bakal calon gubernur yang ada sudah ditetapkan lolos verifikasi faktual dan ditetapkan sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta dalam Pemilu Gubernur 2012. (umi)
Adanya praktik jasa broker KTP Cagub Independen Anda sedang membaca artikel Adanya praktik jasa broker KTP Cagub Independen dengan url : http://sigithermawan12.blogspot.com/2012/06/adanya-praktik-jasa-broker-ktp-cagub.html
Dapatkan Artikel Terbaru Gratis!! Masukan Email Kamu Disini :
Terima Kasih
0
Comments
